Ketua DPRD Makassar Soroti Lemahnya Serapan Aspirasi SKPD
Makassar,4Menit.Com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, menyoroti kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini ia sampaikan usai Rapat Paripurna di DPRD Makassar, Rabu (7/5/2025).
Supratman mengungkapkan, berdasarkan laporan hasil reses yang disampaikan pada Selasa (6/5/2025), terdapat indikasi pelemahan serapan aspirasi pada proses monitoring dan evaluasi (monev) di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
“Saat ini kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintah kota terkait serapan aspirasi. Contoh kecilnya, di beberapa dinas serapannya masih sangat lemah berdasarkan monev yang kami lakukan kemarin,” ujarnya.
Legislator dari Partai NasDem ini menambahkan, hasil peninjauan menunjukkan serapan anggaran beberapa SKPD baru mencapai kisaran 3 hingga 5 persen. Angka tersebut, menurutnya, jauh dari harapan masyarakat.
“Ada yang hanya 3% sampai 5%. Kalau 5% itu biasanya baru sebatas belanja pegawai, seperti alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan operasional lain. Artinya, belum ada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” keluhnya.
Supratman juga menilai sebagian kinerja SKPD masih jauh dari maksimal. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak negatif pada keberlangsungan program pemerintah kota dan merugikan warga Makassar.
“Kami berharap pemerintah kota segera menjalankan kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Ada beberapa SKPD yang terkesan ogah-ogahan karena merasa akan dilakukan rotasi, seperti pergantian kepala dinas, camat, atau lurah. Seharusnya pemikiran seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Makassar itu juga mendorong Wali Kota untuk segera melakukan rotasi jabatan, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
“Sebagai abdi negara, mereka harus bertanggung jawab sampai akhir masa jabatan. Kalau pun ada pergantian, itu hanya sebatas rotasi untuk penyegaran, supaya kegiatan pemerintahan tidak monoton,” pungkasnya.
