Komisi D DPRD Makassar Tinjau Kondisi Sekolah: Infrastruktur dan Fasilitas Masih Memprihatinkan
Makassar,4Menit.Com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah pada Selasa (24/6/2025). Beberapa sekolah yang dikunjungi antara lain SD Inpres Barombong II, SD Bayang, dan SMPN 54 Makassar.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan meninjau secara langsung kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai memprihatinkan, khususnya di kawasan Barombong dan Tanjung Merdeka.
Menurut Ari, kondisi bangunan kelas di sekolah-sekolah tersebut memerlukan perhatian serius. Sarana dan prasarana yang tersedia dinilai belum layak digunakan baik oleh siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar.
“Jika melihat kepadatan penduduk di Kelurahan Tanjung Merdeka dan Barombong, jelas sekali bahwa ruang kelas yang tersedia saat ini tidak mencukupi. Untuk mengantisipasi anak-anak yang berpotensi tidak bisa bersekolah karena jarak dan keterbatasan ruang, kita harus menyiapkan fasilitas sekolah yang memadai dan dekat dengan permukiman warga,” ujar Ari.
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi D juga memeriksa kondisi fasilitas pendukung, termasuk toilet. Ari memberikan catatan khusus mengenai rasio toilet dan jumlah siswa yang dinilainya jauh dari standar kelayakan.
“Di SD Bayang, hanya tersedia dua toilet untuk lebih dari 300 siswa. Ini sangat tidak layak,” tegas legislator Fraksi NasDem tersebut.
Ari juga menekankan bahwa penerapan sistem zonasi atau domisili dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur pendidikan.
“Kalau kita ingin menerapkan sistem zonasi, maka pemerintah harus memastikan infrastruktur sekolah merata di semua wilayah. Jangan sampai ada anak yang gagal bersekolah hanya karena keterbatasan ruang kelas di lingkungan tempat tinggalnya,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi D DPRD Makassar merencanakan beberapa langkah strategis, antara lain penambahan ruang kelas baru, pembangunan toilet tambahan, pemasangan pagar pembatas sekolah, serta pemetaan kebutuhan pembangunan sekolah baru di wilayah padat penduduk.
“Kami juga akan mengusulkan pembangunan pagar di kompleks sekolah agar keamanan siswa lebih terjaga. Lingkungan sekolah harus dibatasi secara jelas dari pemukiman warga,” jelas Ari.
Ia menegaskan pentingnya kesetaraan akses pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah kota.
“Kita harus memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Jika sekolah tidak memenuhi standar kelayakan, hal itu mencerminkan kegagalan pemerintah kota dalam memberikan pemerataan pendidikan. Penerapan sistem domisili otomatis menuntut pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kesetaraan pendidikan di setiap wilayah,” ujarnya.
Ari menambahkan, ketiga sekolah yang berada dalam satu kawasan ini sangat strategis untuk dijadikan kawasan percontohan sekolah terpadu.
“Jika dimaksimalkan, kawasan ini bisa menjadi sekolah terpadu SD–SMP pertama di Makassar. Ini akan sangat membantu warga, khususnya anak-anak di Kelurahan Tanjung Merdeka dan sekitarnya yang kesulitan mendapatkan akses sekolah dekat rumah,” ungkapnya.
Sebagai informasi, SD Bayang memiliki 310 siswa dengan 12 rombongan belajar (rombel), SD Inpres Barombong II sekitar 300 siswa, dan SMPN 54 Makassar tercatat memiliki 345 siswa dengan 11 rombel.
