Gunung Jati Palopo Kini Botak, Pembabatan Lahan Diduga Terkait Ketua DPRD Darwis
PALOPO – Pemandangan hijau Gunung Jati, Kota Palopo, yang dahulu dikenal rimbun dan menjadi salah satu kawasan penyangga lingkungan, kini mulai berubah. Sejumlah bagian kawasan tersebut tampak gundul setelah diduga mengalami aktivitas pembabatan lahan secara liar.
Aktivitas pembukaan lahan yang diduga untuk kepentingan pribadi itu kini menuai sorotan. Pasalnya, pembabatan yang berlangsung di kawasan Gunung Jati tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keseimbangan lingkungan, terutama bagi permukiman warga yang berada di sekitar kaki gunung.

Informasi yang dihimpun awak media dari sejumlah warga sekitar menyebutkan, lahan yang mengalami pembabatan tersebut diduga milik Darwis, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Palopo dari Partai NasDem.
Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti tujuan pembukaan lahan tersebut, termasuk apakah aktivitas pembabatan telah mengantongi izin dan memenuhi ketentuan terkait perlindungan lingkungan.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, awak media telah berupaya menghubungi Darwis melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, pesan konfirmasi belum mendapatkan balasan hingga berita ini diterbitkan. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon WhatsApp juga belum membuahkan hasil, meski sambungan telepon sempat berdering.
Dugaan aktivitas pembabatan lahan yang dikaitkan dengan seorang pejabat publik ini pun menuai kritik. Sejumlah pihak menilai, setiap aktivitas pembukaan lahan di kawasan yang memiliki fungsi ekologis harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan keselamatan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik, Jumaldi, mengaku geram atas dugaan aktivitas pembabatan di kawasan Gunung Jati tersebut. Ia menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.
Kekhawatiran masyarakat kini mulai terlihat dampaknya. Hujan deras yang mengguyur Kota Palopo sehari sebelumnya menyebabkan material lumpur terbawa aliran air hujan hingga memasuki sejumlah akses jalan di kawasan permukiman.
Lumpur yang terbawa arus tersebut memenuhi jalan-jalan perumahan dan mengganggu aktivitas warga. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak pembukaan lahan di kawasan perbukitan, terutama ketika curah hujan tinggi.
Warga pun mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pembukaan lahan di Gunung Jati. Mereka berharap instansi terkait segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas penguasaan lahan, perizinan pembukaan kawasan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat mendesak agar tindakan tegas dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila aktivitas tersebut terbukti melibatkan pejabat publik.
Gunung Jati bukan semata-mata persoalan kepemilikan lahan. Kawasan ini juga menyangkut kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Kini publik menanti langkah konkret pemerintah Kota Palopo dan instansi berwenang untuk mengusut dugaan pembabatan tersebut. Jangan sampai kerusakan lingkungan baru mendapat perhatian serius setelah masyarakat menjadi korban banjir lumpur dan dampak ekologis lainnya.














