Pemkot Palopo Tegaskan Pembalakan Gunung Jati Tanpa Izin, Fungsi Pengawasan DPRD Disorot
PALOPO – Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan di kawasan perbukitan Gunung Jati, Kota Palopo, mulai menuai sorotan serius. Selain memunculkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan, aktivitas tersebut juga menyisakan tanda tanya mengenai legalitas pemanfaatan lahan serta fungsi pengawasan lembaga legislatif dibawah komando Darwis selalu ketua DPRD Kota Palopo
Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menegaskan tidak pernah menerbitkan izin terkait aktivitas pemanfaatan lahan di kawasan Bukit Gunung Jati tersebut.

Penegasan ini memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai dasar pelaksanaan pembukaan lahan, termasuk apakah aktivitas tersebut telah melalui kajian lingkungan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika benar dilakukan tanpa kajian lingkungan dan persetujuan yang dipersyaratkan, aktivitas tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum maupun instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan.
Di tengah persoalan itu, sorotan tajam juga mengarah kepada lembaga DPRD Kota Palopo. Pasalnya, lahan yang menjadi lokasi pembalakan tersebut diduga berkaitan dengan kepemilikan Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis.
Informasi mengenai dugaan kepemilikan lahan itu sebelumnya beredar di tengah masyarakat sekitar. Namun, kepastian status kepemilikan, dasar penguasaan lahan, serta pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pembukaan kawasan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi.
Jika dikaitkan antara jabatan Darwis sebagai ketua DPRD Kota Palopo dan dugaan kepemilikan lahan tersebut akan menyisakan teka teki yang panjang.
Publik berhak menduga kesepakatan jahat melakukan pembalakan ini sudah terjadi dibawah meja yang diduduki para wakil rakyat.
Kondisi perbukitan yang mengalami perubahan tutupan vegetasi juga memunculkan kecemasan warga yang bermukim di kaki Gunung Jati. Mereka berpotensi menghadapi dampak lingkungan apabila pembukaan lahan dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung dan kondisi ekologis kawasan.
Persoalan ini kini mencuat ke permukaan, sekaligus menguji fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Publik pun mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan tersebut berjalan, terutama ketika persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat diduga berkaitan dengan pimpinan lembaga legislatif itu sendiri.
Wakil Ketua DPRD maupun anggota fraksi diharapkan tidak bersikap pasif. Transparansi dan keberanian mengambil sikap menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Di sisi lain, aparat penegak hukum dan instansi berwenang perlu turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan. Penelusuran harus mencakup status lahan, dokumen perizinan, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas aktivitas pembalakan tersebut.
Partai politik yang menaungi kader bersangkutan juga diharapkan melakukan evaluasi secara objektif apabila ditemukan persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab politik maupun etika jabatan.
Kasus Gunung Jati tidak semestinya berhenti pada polemik kepemilikan lahan atau saling lempar tanggung jawab. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan tidak ada aktivitas pemanfaatan kawasan yang mengancam keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah, DPRD, partai politik, dan aparat penegak hukum. Sebab, perlindungan lingkungan tidak boleh tunduk pada jabatan, kedudukan, maupun kepentingan pribadi.
Gunung Jati bukan semata persoalan siapa yang menguasai lahan, melainkan menyangkut tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang hidup dan rasa aman masyarakat Kota Palopo.














