Aliansi KPK Palopo Turun Kejalan, Tuntut 40 Kasus Dugaan Korupsi di Palopo Segera di Usut Tuntas; Korlap, Kami Akan Bawa Kasus ke Jakarta

PALOPO,4Menit.Com— Koalisi Pemerhati Korupsi (KPK) Palopo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dan menuntaskan 40 proyek yang diduga tela terindikasi korupsi.

40 kasus tersebut kebanyakan merupakan proyek yang dikerjakan pada masa jabatan HM. Judas Amir sebagai walikota Palopo dua periode.

Itu disampaikan saat menggelar aksi demontrasi di depan kantor Mako Polres dan Kejari Palopo, Jumat, 31 Januari 2025.

Koalisi yang diikuti kurang lebih 20 orang ini dipimpin oleh Fahrul, selaku jenderal lapangan.

Lima orator saling bergantian menyampaikan orasinya di depan kantor APH yang Palopo.

Dalam orasinya, Fahrul menyebut dugaan korupsi dari 40 proyek itu, mulai 2018 hingga 2025 tidak ada yang berhasil dituntaskan APH.

Tidak adanya penuntasan kasus oleh APH di Palopo, masih kata Fahrul, sehingga mereka menduga terjadi kongkalikong antara pelaku korupsi dengan pihak APH.

“Dari 2018 sampai 2025 ini sebutkan ke kami, kasus korupsi mana yang telah dituntaskan oleh APH di Palopo. Kami berikan contoh, program seribu kandang ayam, tunjukkan ke kami 100 kandang saja program itu. Pastinya tidak bisa kalian tunjukkan karena program itu tidak jalan tapi, anggarannya cair,”tegas Fahrul dalam orasinya kepada APH.

“Kalau ada kasus korupsi yang terungkap, itu hanya sebatas Kadisnya saja. Tapi APH tidak menyentuh otak- otak di baliknya,” lanjutnya.

APH diduga tidak berani menyentuh otak dibalik dugaan korupsi itu, lantaran diduga melibatkan “Putra Mahkota” Palopo.

Seperti disampaikan, Damianto, salah satu orator KPK dalam orasinya.

Kata Damianto, puluhan proyek yang terindikasi terjadi korupsi itu, diduga kuat melibatkan “Putra Mahkota Palopo.

“Putra Mahkota” ini, diduga sebagai dalang semua proyek yang terindikasi korupsi di Palopo itu.

Bahkan diduga, memiliki kekuatan mengatur pemerintahan. Sampai pada proyek atau program pemerintah.

“Doraemon bisa mengeluarkan semua barang dari kantong ajaibnya. Sementara di Palopo hanya butuh satu Putra Mahkota untuk mengatur segalanya. Salah satu kasus yang diduga melibatkan Putra Mahkota ialah program pelayaran yang katanya diberikan modal Rp5 juta, tapi ternyata mereka berangkat dengan modal sendiri,”tegas ucap Damianto dengan nada lantang.

Aksi yang berlangsung di dua lokasi itu, berakhir sekira pukul 17.00 Wita, usai menyampaikan orasinya di depan Kejari Palopo.

Dari dua lokasi itu, para pendemo tidak berharap audiens dengan APH. Akan tetapi mereka menitipkan agar aksi mereka itu menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kota Palopo.

Aka tetapi, jika aksi mereka itu tidak digubris atau tidak ada tindak lanjut, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dan bahkan akan membawa poin- poin dugaan korupsi tersebut ke Jakarta.

Berikut 40 catatan proyek di Palopo yang diduga terindikasi korupsi serta nilai kontraknya;

1. Program seribu kandang ayam Rp8 miliar
2. Proyek jalan lingkar barat Rp5 miliar
3. Kripik zaro Rp5,5 miliar
4. Minya boka Rp3,5 miliar
5. Sekolah pelaut Rp6 miliar
6.Pelatihan pengembangan usaha untuk masyarakat Rp700 juta
7. Pembangunan taman kirab kurang lebih Rp2 miliar
8.Lapangan Pancasila Rp1,8 miliar
9. Taman baca Rp1,6 miliar
10. Taman Binturu atau I Love Palopo
11. Pembangunan menara payung Rp90 miliar
12. Revitalisasi stadion Rp. 14 miliar
13. Revitalisasi kawasan islamik center Rp50 miliar
14. Pembangunan kolam renang swimbath Rp6 miliar
15. Dana covid Rp31 miliar
16. Pembangunan gerbang Kota Palopo berbatasan dengan Kabupaten Luwu
17. Pengadaan truk sampah DLH, hanya PPK dan rekann jadi tersangka
18. Pengadaan Alkes RS Rp30 miliar
19. Temuan BPK, terkait honorarium
20. Anggaran stunting Rp4 miliar
21. Dugaan penerimaan free proyek pengaspalan kawasan industri Palopo
22. Kasus proyek sumur bor, dua kadis diperiksa Polda
23. Kelebihan bayar RT/RW, dan LPMK temuan BPK
24. Proyek talut di Pentojangan dinilai gagal telan anggaran Rp1, 9 miliar
25. Proyek sirkuit RMS
26. Pembangunan RSU Palemmai Tandi dan Puskesmas Wara
27. Pembangunan di sempadan pantai
28. Renovasi beberapa jembatan di Palopo seperti penghubung Palopo- Toraja
29. Rekapitulasi pembayaran BPJS Kesehatan
30. Rekapitulasi pembayaran Pemkot, padahal bukan warga Palopo.
31. Proyek miniatur Ka’ bah Rp5, 8 miliar
32. Rusun di Wara Selatan
33. Pembangunan Kantor DPR
34. Pemberian bantuan dana hibah, kepada partai politik.
35. Kesalahan penganggaran pada 2021 Rp5, 3 miliar dan 2022 Rp6, 3 miliar
36. Paket pekerjaan pada lima OPD yang tidak sesuai nilai kontrak Rp604 juta
37. Pengadaan paka ternak
38. Pembangunan rumah sakit eks kusta
39. Dua pasar tradisional di Mencani dan Pasar Hobbi terbengkalai
40. Rumah nelayan di Temmalebba yang disewakan.(*)

Pasangiklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *