Penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 Dongkrak PAD, Target Retribusi Distaru Makassar Rp21 Miliar Tercapai
MAKASSAR – Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang merasakan langsung kontribusi regulasi tersebut, khususnya melalui sektor retribusi daerah.
Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa penerapan aturan tersebut turut mendorong peningkatan penerimaan retribusi. Bahkan, target pendapatan yang dibebankan kepada Distaru telah terealisasi sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Zainal Abidin saat membuka sosialisasi Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya. Tentunya ada perubahan dan peningkatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, target retribusi Distaru yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp9 miliar telah tercapai sejak September 2026. Selanjutnya, melalui APBD Perubahan, target tersebut dinaikkan menjadi Rp21 miliar dan kembali berhasil direalisasikan pada Oktober 2026.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemanfaatan ruang tidak hanya berkaitan dengan penataan wilayah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan PAD Kota Makassar.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” jelas Zainal.
Dalam kesempatan tersebut, persoalan dampak penerapan regulasi terhadap pendapatan daerah juga menjadi salah satu pertanyaan peserta sosialisasi. Perwakilan Kecamatan Mariso, Ilham, turut mempertanyakan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang melakukan pembangunan tanpa terlebih dahulu mengurus KKPR-SPR.
Menanggapi hal itu, Zainal Abidin menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Karena itu, ia menilai sosialisasi menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memahami ketentuan dan prosedur sebelum melakukan kegiatan pembangunan.
Menurutnya, pemahaman mengenai KKPR-SPR tidak boleh hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga perlu diketahui pelaku usaha, UMKM, asosiasi profesi, hingga masyarakat secara luas.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh lapisan masyarakat memahami prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sehingga pelaksanaannya di lapangan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Program dan Pemanfaatan Ruang (SPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR-BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Kegiatan ini diikuti perwakilan instansi vertikal Sulawesi Selatan, sejumlah OPD lingkup Pemkot Makassar, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), camat, lurah, asosiasi, serta pemangku kepentingan terkait, di antaranya Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan.
Sementara itu, perwakilan IAP Sulsel, Muhammad Natsir, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar karena membuka ruang pemahaman mengenai regulasi dan prosedur pemanfaatan ruang.
Melalui kegiatan ini, Distaru Makassar berharap penyebarluasan informasi mengenai KKPR-SPR dapat memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan sekaligus mendorong tertib pemanfaatan ruang di Kota Makassar.
