Wali Kota Naili Trisal Apresiasi Dukungan Pusat, Program Inpres Irigasi Perkuat Swasembada Pangan di Palopo
MAKASSAR – Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) resmi menerima hasil pekerjaan Program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi.
Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, kepada Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Palopo, Harianto, ST, di Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Jumat (26/6/2026).
Program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan sistem irigasi yang berkelanjutan sebagai penopang swasembada pangan nasional.
Pembangunan mencakup pengelolaan infrastruktur sumber daya air, mulai dari embung, sumur bor, saluran primer, sekunder hingga saluran tersier yang langsung melayani lahan pertanian masyarakat. Selain itu, jaringan pintu air, tanggul, parit, sistem distribusi air, dan drainase juga menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian.
Wali Kota Palopo, Naili Trisal, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur pertanian di daerah.
“Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah patut kita apresiasi. Rehabilitasi jaringan irigasi ini merupakan kewenangan daerah yang sangat penting dalam mendukung program swasembada pangan di Kota Palopo,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Palopo, Harianto, menjelaskan bahwa program tersebut telah menyasar enam daerah irigasi di Kota Palopo, yakni DI Mawa, DI Padang Lambe, DI Sumarambu, DI Murante, DI Tomarundung I, dan DI Tomarundung III yang tersebar di empat kecamatan.
Menurutnya, seluruh lokasi telah mendapatkan penanganan berupa peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga mampu meningkatkan pelayanan air bagi lahan pertanian.
“Setelah dilaksanakannya Provisional Hand Over (PHO), seluruh jaringan irigasi yang telah selesai dikerjakan kini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya para petani, untuk menunjang kebutuhan pengairan lahan pertanian,” kata Harianto.
Ia berharap keberadaan infrastruktur tersebut mampu memperlancar distribusi air ke areal persawahan sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Harianto juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya kelompok tani, untuk menjaga dan memelihara fasilitas irigasi yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang menegaskan bahwa keberhasilan Program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya fungsi jaringan irigasi, optimalnya pelayanan air bagi lahan pertanian, meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani, terserapnya tenaga kerja lokal, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan petani.
Program ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian di Kota Palopo.
