Perkuat Pemahaman Perizinan, Distaru Makassar Gelar Sosialisasi SLF Fasyankes
MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Tata Ruang menggelar sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan bertema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” ini bertujuan meningkatkan kesadaran para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terkait pentingnya kepemilikan izin bangunan sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh. Fuad Azis, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan lintas sektoral terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang nantinya melahirkan empat kondisi bangunan dalam proses perizinan.
Keempat kondisi tersebut meliputi bangunan yang sesuai peruntukannya, berdasarkan keteraturannya, bersyarat, hingga bangunan yang sama sekali tidak diizinkan. Pengaturan ini nantinya akan diatur melalui mekanisme ITBX (Izin Terbatas, Bersyarat, dan Dilarang).
“Kondisi-kondisi seperti ini semakin mengunci kita ke dalam proses peraturan bangunan gedung yang ada di Kota Makassar. Semakin hari, semakin juga berubah dan bertambah aturan-aturan ini sehingga pihak kami selalu membuat sosialisasi setiap tahun untuk memperkuat kita dalam penguatan regulasi-regulasi terhadap persetujuan bangunan gedung,” ujar Fuad.
Perubahan regulasi sendiri menuntut pergeseran paradigma masyarakat dari izin terdahulu, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menjadi PBG dan SLF. Melalui mekanisme baru ini, negara hadir untuk memeriksa dua aspek mendasar dari suatu bangunan gedung, yakni rencana desain serta kondisi fisik bangunan di lapangan.
Pemeriksaan tersebut sangat krusial untuk memastikan gedung fasyankes memenuhi standar teknis, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, hingga kelayakan fungsi.
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 16 Tahun 2021, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis.
“Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya,” papar Fadil.
Sementara itu, narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, menganalogikan perizinan gedung seperti dokumen kepemilikan kendaraan. PBG diibaratkan sebagai izin awal, sedangkan SLF adalah bukti kelayakan jalannya.
“PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya. Ini sangat vital, khususnya bagi bangunan fasilitas kesehatan,” jelas Laode.
Melalui agenda sosialisasi ini, Pemkot Makassar berharap dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pengelola fasyankes serta para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan layanan fasilitas kesehatan di Makassar yang aman, tertib, dan berstatus laik fungsi.
