21 Cabor Ancam Mundur dari Porprov 2026 Wajo-Bone, Soroti Krisis Anggaran
MAKASSAR, 8 Oktober 2026 – Dunia olahraga Sulawesi Selatan tengah menghadapi persoalan serius menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Wajo-Bone 2026.
Disadur dari media NetSulsel.Com, Sebanyak 21 pengurus cabang olahraga (cabor) menyatakan sikap dan mengancam tidak berpartisipasi dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut jika persoalan anggaran teknis pertandingan tidak segera mendapatkan solusi.
Sikap itu merupakan bentuk keberatan terhadap alokasi anggaran yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil penyelenggaraan pertandingan. Para pengurus cabor menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu kualitas pelaksanaan Porprov sekaligus berdampak terhadap pelayanan kepada atlet dan perangkat pertandingan.
Anggaran Dinilai Tak Sebanding dengan Kebutuhan
Para pengurus cabor menyoroti besaran dana teknis yang disebut hanya berada pada kisaran 10 hingga 20 persen dari kebutuhan di lapangan.
Skema anggaran all-in dengan asumsi sekitar Rp100 juta untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari honor, konsumsi, akomodasi, transportasi hingga sewa peralatan, dinilai sulit diterapkan untuk seluruh cabang olahraga.
Sekretaris Pengprov Pertina Sulsel, Sri Syahril, mengatakan keterbatasan anggaran dapat berpengaruh terhadap kesiapan teknis pertandingan, termasuk kebutuhan perangkat pertandingan dan aspek keselamatan atlet.
“Alokasi anggaran yang dipangkas drastis ini sangat memberatkan kami. Bagaimana mungkin pertandingan bisa profesional jika dana tidak mencukupi kebutuhan dasar, mulai dari kelengkapan ring, transportasi perangkat hingga jaminan keselamatan atlet?” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan cabor panahan. Maulana Azis mengatakan, pengurus cabor sebelumnya bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menggelar tahapan kualifikasi demi menjaga keberlangsungan pembinaan atlet.
“Kami sudah merogoh kocek sendiri untuk gelar kualifikasi demi menjaga pembinaan atlet. Namun di putaran final, justru disajikan skema anggaran yang minim dan mengorbankan kualitas kompetisi. Seluruh beban finansial dilemparkan kembali ke pundak cabor, ini tidak adil,” katanya.
Bandingkan dengan Porprov 2022
Pengurus cabor juga membandingkan kondisi tersebut dengan pelaksanaan Porprov 2022 di Sinjai-Bulukumba. Saat itu, kebutuhan konsumsi dan akomodasi disebut mendapat dukungan dari pihak tuan rumah.
Sementara pada Porprov 2026, pengurus cabor menilai sebagian beban penyelenggaraan justru kembali harus ditanggung masing-masing cabang olahraga.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah pembatasan jumlah perangkat pertandingan. Kuota disebut hanya mencapai 26 orang, dengan maksimal 10 wasit atau hakim.
Pembatasan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan teknis, terutama jika pertandingan berlangsung dalam durasi panjang dan membutuhkan perangkat pertandingan dalam jumlah lebih banyak.
Para pengurus cabor berharap persoalan tersebut segera dibicarakan dan dicarikan jalan keluar bersama antara Pemerintah Provinsi Sulsel, KONI Sulsel dan seluruh pemangku kepentingan olahraga.
Minta Evaluasi, Porprov Bisa Ditunda
Jika persoalan anggaran tidak menemukan solusi, sejumlah pengurus cabor bahkan mendorong agar pelaksanaan Porprov 2026 dipertimbangkan untuk ditunda.
Menurut mereka, penyelenggaraan kompetisi tingkat provinsi harus memastikan kebutuhan dasar pertandingan terpenuhi, termasuk keselamatan atlet, kelayakan perangkat pertandingan serta kualitas kompetisi.
Mereka juga mengingatkan bahwa Porprov bukan sekadar agenda pertandingan, tetapi bagian dari proses pembinaan atlet Sulsel menuju kompetisi yang lebih tinggi.
Karena itu, target Sulsel untuk masuk 10 besar pada PON 2028 dinilai membutuhkan dukungan sistem pembinaan dan kompetisi yang kuat sejak tingkat provinsi.
Para pengurus cabor berharap pemerintah daerah dan KONI Sulsel segera mengambil langkah konkret agar persoalan anggaran tidak berujung pada mundurnya cabang olahraga dari Porprov XVIII Wajo-Bone 2026.
