Wihh Ngeri…!!! Dugaan Kasus Korupsi Palopo Mulai Di Lirik KPK RI, Akan Bentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
Jakarta,4Menit.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyebutkan dalam waktu dekat akan mengirimkan tim ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan. (18/02/2025).
Dikutip dari Narasinews.Com, Keputusan ini diambil setelah audiensi antara perwakilan KPK RI dan Koalisi Pemerhati Korupsi Kota Palopo (KPK Kota Palopo) yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kantor KPK RI pada Senin, (17/02) Kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, KPK Kota Palopo menyerahkan satu bundel dokumen yang berisi laporan dugaan kasus-kasus korupsi yang diduga terjadi secara berjamaah di Kota Palopo.
Laporan ini menjadi perhatian serius bagi KPK RI, yang berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang memiliki indikasi kuat terkait tindak pidana korupsi.
“Kami telah menerima laporan dari perwakilan masyarakat Kota Palopo. Selanjutnya, KPK RI akan membentuk tim khusus untuk melakukan kajian dan verifikasi atas dokumen yang diserahkan. Dalam waktu dekat, kami juga akan berkunjung langsung ke Kota Palopo guna melakukan pendalaman lebih lanjut,” ujar salah satu staf KPK RI yang turut serta dalam audiensi tersebut.
KPK RI menegaskan bahwa setiap laporan dugaan korupsi akan ditangani secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kehadiran tim KPK di Kota Palopo nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan serta menguatkan langkah penegakan hukum terhadap potensi penyimpangan anggaran atau pelanggaran lainnya yang merugikan keuangan negara.
Koalisi Pemerhati Korupsi Kota Palopo menyambut baik langkah yang diambil KPK RI dan berharap agar investigasi yang dilakukan dapat berjalan transparan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Palopo.
KPK RI terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui mekanisme yang tersedia.
Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(*)
