Terobosan Wali Kota Munafri, Dukcapil Kini Hadir di Pulau Layani Pembuatan KTP dan KK
MAKASSAR — Upaya pemerataan pelayanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan terus diperkuat Pemerintah Kota Makassar.
Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemkot Makassar menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang setara, inklusif, dan mudah diakses bagi warga kepulauan di Kecamatan Sangkarrang.
Kepala Disdukcapil Kota Makassar, Muhammad Hatim, mengatakan sepanjang tahun 2025 pihaknya secara khusus memfokuskan peningkatan layanan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar kualitas pelayanan publik di pulau-pulau setara dengan layanan di wilayah daratan.
“Di tahun 2025 kami memang fokus pada pelayanan di wilayah kepulauan. Selaras dengan program Pak Wali Kota, bagaimana menghadirkan layanan di daratan dan kepulauan itu memiliki standar yang sama,” ujar Hatim, Selasa (6/1/2026).
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Disdukcapil Makassar telah membuka layanan permanen di Kantor Kelurahan Kodingareng dan Barrang Caddi.
Dengan adanya dua titik layanan baru ini, warga kepulauan tidak lagi harus terpusat ke Pulau Barrang Lompo untuk mengurus administrasi kependudukan.
“Sekarang warga bisa mengakses layanan di Barrang Caddi ataupun di Kodingareng, dengan pelayanan yang sama seperti di Barrang Lompo maupun di kantor Dukcapil kota,” jelasnya.
Hatim menjelaskan, layanan yang tersedia di wilayah kepulauan mencakup pencetakan KTP elektronik, pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta layanan administrasi kependudukan lainnya.
Bahkan, untuk layanan KTP-el, proses perekaman hingga pencetakan sudah dapat dilakukan langsung di pulau.
“Perekaman dan pencetakan KTP sudah bisa dilakukan langsung di Pulau Kodingareng dan Barrang Caddi. KTP juga langsung didistribusikan ke pulau,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan keterbatasan jaringan internet di wilayah kepulauan, Disdukcapil Makassar mengambil langkah strategis dengan memanfaatkan internet satelit Starlink.
Perangkat Starlink dipasang di kantor kelurahan yang menjadi lokasi layanan Dukcapil.
“Kami menggunakan Starlink milik Dukcapil dan memasangnya di kelurahan. Ada kelurahan yang belum memiliki Starlink, kami fasilitasi dan biayai,” tuturnya.
Menurut Hatim, keberadaan Starlink tidak hanya mendukung layanan administrasi kependudukan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh kantor kelurahan untuk pelayanan lainnya.
Selain itu, Disdukcapil Makassar juga merekrut warga pulau sebagai petugas layanan guna memastikan pelayanan berjalan lebih efektif.
“Kami tempatkan warga pulau sebagai petugas Dukcapil. Mereka lebih memahami kondisi wilayah dan tidak terkendala akses,” katanya.
Hatim menegaskan bahwa layanan Dukcapil di Pulau Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo bersifat permanen, bukan layanan sementara atau insidental.
“Ini bukan layanan mobile. Peralatannya lengkap dan standby, mulai dari perangkat perekaman, kamera, hingga mesin pencetakan KTP. Warga bisa mengakses layanan setiap hari kerja,” tegasnya.
Meski demikian, Disdukcapil Makassar mengakui masih menghadapi tantangan untuk membuka layanan permanen di pulau-pulau lainnya, terutama keterbatasan sarana perkantoran.
Sebagai solusi, layanan mobile atau jemput bola akan diintensifkan ke pulau-pulau yang belum memiliki layanan tetap.
“Rencananya mulai Maret hingga April, kami akan menyusuri pulau-pulau terluar di Kecamatan Sangkarrang melalui layanan mobile,” jelas Hatim.
Pelaksanaan layanan tersebut akan diumumkan secara terbuka melalui media sosial, serta koordinasi dengan pemerintah kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, dan tempat ibadah agar informasi tersampaikan secara luas.
“Nanti kami bersurat ke lurah, diteruskan ke RT/RW, dan diumumkan di masjid atau tempat ibadah agar warga menyiapkan dokumen yang ingin diurus,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Disdukcapil Makassar berharap seluruh warga Kota Makassar, baik di daratan maupun kepulauan, dapat memperoleh hak layanan administrasi kependudukan yang setara, mudah diakses, dan berkualitas.
