Polemik Gaji Honorer Tak Terbayar, Pengamat Soroti Kebijakan dan Evaluasi Pejabat

PALOPO,4MENIT.COM – Polemik gaji honorer yang belum terbayar selama dua bulan di Kota Palopo memicu perdebatan di kalangan masyarakat.

Kondisi ini disebut-sebut akibat defisit keuangan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.

Pengamat pemerintahan, Asrival menyarankan Pemerintah Kota Palopo untuk segera mengurangi jumlah tenaga honorer diberbagai kantor dinas sebagai langkah awal mengatasi permasalahan ini.

Putusan Sela MK RI Lanjutkan Sengketa PHPU Pilkada Palopo ke Tahap Pembuktian, Mustahir Sidu; Tetap Tenang, Insya Allah Kita Menang.

15 jam

“Defisit keuangan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Judas Amir memang sangat memengaruhi jalannya pemerintahan saat ini. Sebaiknya jumlah tenaga honorer dikurangi untuk meringankan beban anggaran,” ungkap Asrival, Sabtu (4/1/2025).

Selain itu, Asrival menyoroti keberadaan sejumlah pejabat strategis yang dianggap masih loyal kepada pemerintahan sebelumnya.

Ia mendorong Penjabat (PJ) Wali Kota Palopo untuk segera menonaktifkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) karena dinilai tidak becus dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan sekaligus melakukan evaluasi kinerja pejabat strategis di dinas-dinas seperti Bapenda, dan instansi terkait lainnya.

Awal Tahun 2025, Munafri- Aliyah Bagikan Kalender “MULIA” Secara Gratis

16 jam

“Jika tidak segera dievaluasi, potensi bertambahnya utang belanja akan terus terjadi di masa mendatang,” tegasnya.

Asrival juga menyinggung kebijakan pengangkatan pejabat pada masa pemerintahan Judas Amir, yang menurutnya lebih didasarkan pada kedekatan emosional ketimbang kompetensi dan kebutuhan organisasi.

“Pada masa itu, sebagian pengangkatan pejabat lebih didasarkan pada kepentingan tertentu, bukan karena kebutuhan, disiplin ilmu, atau pengalaman individu. Ini harus dibersihkan agar pemerintahan saat ini bisa berjalan lebih baik,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintahan Judas Amir di akhir masa jabatannya meninggalkan utang belanja sebesar Rp 257 miliar. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintahan transisi saat ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kewajiban kepada para honorer.(*)