Distaru Makassar Sosialisasikan PP Nomor 34 Tahun 2026, Perkuat Pemahaman Penyelenggaraan Tata Ruang
MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) terus memperkuat pemahaman regulasi penataan ruang di daerah. Salah satunya melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang digelar di Hotel Ibis Styles Makassar Sam Ratulangi, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Muh. Fuad Azis DM. Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Yurnita.

Dalam sambutannya, Fuad Azis menegaskan pentingnya memahami regulasi terbaru sebagai pedoman dalam mengantisipasi dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan pembangunan Kota Makassar.
Ia menjelaskan, Makassar telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2043 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024. Namun, perkembangan kawasan perkotaan selama periode tersebut memungkinkan terjadinya berbagai perubahan yang perlu diakomodasi melalui mekanisme penyesuaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
“RTRW Kota Makassar Tahun 2024–2043 sudah ada dan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2024. Namun, kita memahami bahwa kondisi dan perkembangan wilayah dari tahun 2024 hingga 2043 tentu akan mengalami banyak perubahan,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap PP Nomor 34 Tahun 2026 dapat memberikan kejelasan terhadap mekanisme penyelenggaraan penataan ruang, terutama dalam proses penyesuaian maupun revisi dokumen RTRW.
“Kami berharap melalui PP Nomor 34 Tahun 2026 ini tidak ada lagi kerancuan dalam proses penyesuaian maupun revisi perda yang sudah kita tetapkan,” tambahnya.
Menurut Fuad, sosialisasi ini bukan sekadar penyampaian regulasi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi di antara jajaran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan penataan ruang dapat diterapkan secara terarah, terukur, dan memiliki kepastian hukum.
Sementara itu, Andi Yurnita menekankan pentingnya pemahaman terhadap PP Nomor 34 Tahun 2026 dalam menyelaraskan penyelenggaraan penataan ruang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia menilai koordinasi serta kesamaan pemahaman antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting agar kebijakan penataan ruang tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi juga diwujudkan secara konsisten dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memahami mekanisme penyelenggaraan penataan ruang, termasuk ketentuan penyesuaian dokumen RTRW dalam merespons perkembangan wilayah dan kebutuhan pembangunan.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat sinergi Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan tata ruang perkotaan yang tertib, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang. (*)














