Distaru Makassar Segel Bangunan Food Court di Jalan Goa Ria, Pemilik Abaikan Dua Kali Teguran
MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan pembangunan. Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar melakukan penyegelan bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha food court di Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Senin (16/11/2026).
Penyegelan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/2993/DISTARU/XI/2026 yang diterbitkan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Mewakili Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Distaru Makassar, Hermin, S.T., selaku Koordinator Wilayah I, memimpin langsung kegiatan tersebut dengan melibatkan sekitar 40 personel Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar.
Tindakan penyegelan dilakukan setelah pemilik bangunan sebelumnya menerima dua kali surat teguran, masing-masing pada Oktober dan awal November 2026. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, belum ada itikad baik dari pemilik bangunan untuk menyelesaikan kewajiban perizinannya.
Bangunan yang disegel diketahui diperuntukkan sebagai tempat usaha food court. Penindakan dilakukan lantaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum rampung hingga pelaksanaan penyegelan, sementara aktivitas pembangunan di lokasi tersebut masih terus berlangsung.
Hermin menegaskan, setiap kegiatan pembangunan di wilayah Kota Makassar, baik untuk kepentingan usaha maupun nonusaha, wajib memenuhi ketentuan perizinan bangunan yang berlaku.
Menurutnya, kepemilikan izin saja tidak cukup. Pemanfaatan bangunan juga harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui dalam dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Setiap pembangunan di Kota Makassar wajib memiliki IMB atau PBG sesuai ketentuan yang berlaku. Bukan hanya sekadar memiliki izin, tetapi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunannya juga harus sesuai dengan peruntukannya. Jika izinnya untuk rumah tinggal, maka harus digunakan sebagai rumah tinggal, bukan dialihfungsikan menjadi tempat usaha,” tegas Hermin.
Ia menambahkan, pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pembangunan di Kota Makassar akan terus ditingkatkan guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Melalui Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Distaru Makassar setiap hari menerjunkan personel untuk melakukan pengawasan di 14 kecamatan di Kota Makassar.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam meminimalisir pelanggaran tata ruang dan ketentuan bangunan gedung, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib administrasi perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.
Distaru Makassar menegaskan, pengawasan dan penertiban akan terus dilakukan terhadap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kota yang tertib, aman, dan sesuai regulasi.














