Banner Promo
Bapenda

SMEP 2026 Berlanjut ke Biringkanaya dan Tamalanrea, Melinda Aksa Tekankan PKK Harus Responsif

MAKASSAR — Tim Penggerak PKK Kota Makassar melanjutkan pelaksanaan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) Tahun 2026 di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, Rabu (19/8/2026).

RS Daya MKSR

Memasuki hari kedua pelaksanaan, SMEP menjadi bagian dari upaya TP PKK Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sekaligus melihat capaian program di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengatakan SMEP tidak hanya diarahkan untuk melihat kelengkapan administrasi dan pelaporan, tetapi juga memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“SMEP ini sangat bermanfaat untuk kita melihat bagaimana program-program kita berjalan di kecamatan dan kelurahan. Kita juga bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu kita tingkatkan,” ujar Melinda.

Menurutnya, dinamika persoalan di masyarakat menuntut gerakan PKK untuk terus menyesuaikan diri. Karena itu, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada 2026 perlu diarahkan pada isu-isu yang memiliki dampak langsung terhadap keluarga dan lingkungan.

Melinda menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian, antara lain pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, serta penguatan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya pemilahan dan pengelolaan sampah.

“PKK harus semakin responsif dan adaptif. Kita tidak bisa hanya menjalankan program secara rutinitas, tetapi harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.

Dalam pelaksanaan SMEP kali ini, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian yang ditekankan Melinda. Ia mendorong kader PKK untuk mengambil peran dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari lingkungan terkecil, terutama keluarga. Kader PKK dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Persoalan sampah ini harus kita mulai dari rumah. Ibu-ibu PKK harus menjadi contoh bagaimana sampah dipilah dan dikelola. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPA bisa kita reduksi,” jelasnya.

Melinda juga mendorong penguatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tingkat kelurahan. Menurutnya, upaya mengurangi sampah yang berakhir di TPA membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan sampah, semua harus bergerak. Dari rumah, lingkungan, kelurahan, sampai kecamatan,” ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, Melinda menekankan pentingnya dukungan pemerintah wilayah terhadap pelaksanaan program PKK. Ia menilai sinergi antara pengurus PKK, pemerintah kecamatan, dan kelurahan menjadi salah satu faktor penting agar program dapat berjalan secara efektif.

“Kerja sama antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini penting. Ibu-ibu bergerak di lapangan, sementara dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan juga sangat dibutuhkan agar program kita bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Rangkaian SMEP 2026 sebelumnya telah dimulai di Kecamatan Manggala dan dilanjutkan di wilayah Panakkukang, sebelum memasuki Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari monitoring TP PKK Kota Makassar terhadap pelaksanaan program di wilayah.

Melalui SMEP, TP PKK Kota Makassar juga dapat memetakan capaian dan kendala yang dihadapi pengurus di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Melinda berharap SMEP dapat menjadi ruang evaluasi yang menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar agenda rutin tahunan.

Ia mendorong seluruh kader PKK untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar 10 Program Pokok PKK dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang relevan, terukur, dan memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat.

“Yang kita harapkan bukan hanya programnya berjalan, tetapi bagaimana program itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Dispora MKSR

Dispora MKSR

Pemkot Palopo

Pemkab Luwu

Pemkab Lutra

DPRD Makassar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *