Banner Promo
RS Daya MKSR

Ketua Karang Taruna Makassar; Appi Justru Ingin Profesi Wartawan Lebih Bermartabat dan Profesional

MAKASSAR — Seperti kehabisan bahan untuk menyerang Wali Kota Makassar, akun media sosial tiktok “Makassar Berteriak” diduga menyebarluaskan video berisi sambutan Walikota Makassar saat menghadiri Konferensi PWI Sulsel baru baru ini dengan menambahkan narasi  “Wali Kota Makassar menghina Profesi Wartawan dengan kalimat wartawan abal abal”.

Menyikapi serangan terhadap Wali Kota Munafri ini, Ketua Karang Taruna Makassar, Muhammad Zulkifli, angkat bicara membela Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan menilai tidak ada yang keliru dari pernyataan soal oknum wartawan “abal-abal” yang disampaikan dalam forum resmi konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Dispora MKSR

Pria yang akrab disapa Zul itu menilai pernyataan Wali Kota Makassar tidak salah dan tidak ditujukan untuk menggeneralisasi seluruh profesi wartawan.

Menurutnya, apa yang disampaikan Munafri merupakan hal positif terhadap segelintir oknum yang tidak menjalankan profesinya sesuai kaidah jurnalistik.

“Saya perlu sampaikan, jika ada pihak yang menganggap bahasa Pak Wali mengeneralisasikan seluruh wartawan, itu sangat keliru. Kalau kita melihat dan menganalisis video yang beredar secara utuh, jelas ada kalimat ‘kadang-kadang ada yang mau simpel, tinggal copy paste berita’. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud hanya sebagian kecil oknum, bukan seluruh wartawan,” kata Zul, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan kalimat “kadang-kadang” dalam pernyataan tersebut justru mempertegas bahwa perilaku yang disorot tidak dilakukan oleh semua wartawan, melainkan hanya oknum tertentu yang mengabaikan etika dan aturan jurnalistik.

Menurutnya, apa yang disampaikan Wlai Kota Aappi merujuk pada praktik pemberitaan yang hanya menyalin informasi tanpa verifikasi, membuat judul yang tidak sesuai isi berita, hingga menghasilkan informasi yang berpotensi menyesatkan publik.

“Kadang-kadang itu artinya tidak selalu. Hanya ada oknum tertentu yang melakukan hal seperti itu. Copy paste berita, kemudian membuat judul yang berbeda dengan isi. Jangan dipelintir,” ujarnya.

Ketua Karang Taruna Kota Makassar itu juga menilai perumpamaan yang digunakan Wali Kota Makassar dalam penyampaiannya merupakan bagian dari gaya komunikasi yang bertujuan menggambarkan kondisi di lapangan, bukan untuk menyerang profesi wartawan secara keseluruhan.

Dia menegaskan bahwa Munafri bahkan sudah membedakan secara jelas antara wartawan yang bekerja sesuai aturan dengan oknum yang mengabaikan kaidah jurnalistik.

“Kalau diperhatikan secara utuh, ada bagian ketika Pak Wali membandingkan wartawan yang memahami aturan dengan oknum yang tidak menjalankan profesinya dengan baik,” saran Zul.

“Makanya ada kalimat ‘kalian yang abal-abal’. Itu merujuk pada oknum yang tidak memahami atau mengabaikan aturan jurnalistik, bukan seluruh wartawan,” tambah dia.

Selain menjabat Ketua BMI Makassar/Sulsel, Zul yang juga merupakan Ketua Karang Taruna Kota Makassar menilai pernyataan tersebut justru dapat menjadi bahan evaluasi bersama bagi insan pers maupun organisasi profesi untuk terus menjaga kualitas dan integritas jurnalisme.

Menurutnya, forum penyampaian pernyataan tersebut juga perlu dipahami secara utuh karena disampaikan dalam kegiatan resmi PWI, bukan dalam wawancara khusus maupun pernyataan kepada media.

“Pak Wali menyampaikan itu di forum resmi PWI, bukan saat doorstop atau wawancara umum. Justru saya melihat itu sebagai bentuk perhatian agar profesi wartawan tetap menjaga marwah dan profesionalismenya,” katanya.

Zul menambahkan, apa yang disampaikan Munafri merupakan realitas yang memang kerap ditemukan di lapangan.

Dia mengaku pernah mengalami sendiri kejadian saat ada pihak yang mengaku wartawan dan membawa nama pejabat tertentu, namun setelah ditelusuri ternyata tidak memiliki kapasitas maupun legalitas yang jelas.

“Saya sendiri pernah mengalami ada yang datang mengaku wartawan bahkan mengatasnamakan Pak Wali, padahal tidak benar. Jadi fenomena seperti ini memang ada dan menjadi kenyataan yang harus dibahas secara terbuka,” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk mempersoalkan pernyataan Wali Kota Makassar tersebut. Terlebih, Munafri tidak menyebut nama individu, media, maupun lembaga tertentu dalam penyampaiannya.

“Pak Wali tidak menyebut nama orang, tidak menyebut media, bahkan tidak menyebut lembaga tertentu. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kalau ada yang merasa tersinggung, mungkin perlu melihat kembali konteks utuh dari pernyataan tersebut,” tuturnya.

Zul berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara proporsional dan menjadi momentum memperkuat profesionalisme insan pers serta menjaga hubungan baik antara pemerintah dan media.

“Yang disampaikan Pak Wali adalah gambaran kondisi di lapangan yang bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Tujuannya bukan menyerang profesi wartawan, tetapi mengingatkan bahwa masih ada oknum yang perlu berbenah. Saya melihat itu sebagai kritik yang konstruktif,” pungkasnya.

Pemkot Palopo

Pemkab Luwu

Pemkab Lutra

DPRD Makassar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *