Hadiri Paripurna LKPJ, Kadis PU Makassar Dukung Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan
Makassar – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 di hadapan anggota DPRD Kota Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balaikota Makassar pada 16 April 2026.
Rapat paripurna ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Melalui forum resmi tersebut, pemerintah memaparkan berbagai program prioritas, realisasi pembangunan, serta indikator keberhasilan yang telah dicapai sepanjang tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, pemerintah kota kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong efektivitas pembangunan di berbagai sektor.
Selain agenda utama penyampaian LKPJ, rapat paripurna juga membahas serta menetapkan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian Cagar Budaya. Pembahasan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam menjaga eksistensi warisan budaya daerah di tengah arus modernisasi.
Ranperda ini dipandang sebagai langkah strategis dalam melindungi, merawat, dan melestarikan aset budaya yang memiliki nilai historis tinggi. Tidak hanya sebagai simbol identitas daerah, keberadaan cagar budaya juga diharapkan mampu menjadi penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dengan adanya regulasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan terciptanya pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam pembangunan kota ke depan.
