Pemkab Luwu Utara Bakal Evaluasi Kinerja Pimpinan OPD dan Camat Setelah 3 Bulan Menjabat
MAKASSAR — Mobilitas Bupati Kabupaten Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, terpantau cukup tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Intensitas aktivitasnya dinilai sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi program kerja pada tahun kedua masa kepemimpinannya.
Saat ditemui di salah satu warung kopi di bilangan Jalan Pettarani, Makassar, Rabu (20/04/2026), Andi Rahim yang sedang berdiskusi bersama direktur Lembaga Konsultan Politik PPI Andi Taufiq Aris mengaku tengah fokus menuntaskan berbagai janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat Luwu Utara saat masa kampanye lalu.
“Ini memang bukan pekerjaan ringan. Tapi ini adalah amanah masyarakat Luwu Utara yang harus saya pikul dengan penuh tanggung jawab,” ujar Andi Rahim.
Ia menegaskan, seluruh energi dan konsentrasinya saat ini diarahkan untuk memastikan program prioritas pemerintah daerah berjalan sesuai target, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Tak hanya itu, Andi Rahim juga memberi sinyal tegas kepada jajaran pejabat perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Menurutnya, sejak dilakukan pelantikan pejabat pada pertengahan Februari lalu, proses evaluasi kinerja terus berjalan secara berkala.
“Semua pejabat tentu akan dievaluasi. Kita ingin melihat sejauh mana kinerja, loyalitas, serta peran aktif mereka dalam mendukung program pemerintah daerah,” tegasnya.
Meski disampaikan dengan nada tenang, pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa seluruh perangkat daerah dituntut bekerja lebih maksimal dan tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Andi Rahim menekankan, pemerintahannya membutuhkan jajaran yang mampu bergerak cepat, adaptif, peka dengan kondisi yang ada serta memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Saat disinggung mengenai rencana mutasi pejabat Andi Rahim menegaskan bahwa mutasi pejabat merupakan kebutuhan birokrasi dan itu pasti akan dilakukan jika pemerintahan tidak berjalan maksimal. kita tidak boleh diam dengan keadaan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas,”kuncinya.
