Komisi D DPRD Makassar Jadwalkan RDP Bahas Temuan Sidak Layanan Publik
Makassar,4Menit.Com – Komisi D DPRD Kota Makassar akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat mendatang untuk membahas hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas layanan publik, termasuk Rumah Sakit Ujung Pandang Baru, Rumah Sakit Umum Daya, dan SD Tamalanrea pada Rabu (30/4/2025).
Sekretaris Komisi D, Fahrizal Arrahman Husain, menjelaskan bahwa RDP akan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Inspektorat, serta perwakilan manajemen RS Ujung Pandang Baru dan RSUD Daya, khususnya yang menangani instalasi sarana dan prasarana.
“RDP akan kami gelar hari Jumat. Kami mengundang Dinas Kesehatan, Inspektorat, serta pihak rumah sakit untuk membahas temuan di lapangan,” ujar Fahrizal, Kamis (1/5/2025).
Dalam sidak tersebut, Komisi D menemukan sejumlah persoalan serius. Di RS Ujung Pandang Baru, proyek pembangunan yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah dinilai tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Bahkan, pembangunan rumah sakit ini mangkrak sejak 2018 dan baru kembali mendapatkan kucuran dana pada 2023 tanpa perkembangan berarti.
“Kalau anggaran sudah mencapai Rp60 hingga Rp80 miliar tapi hasilnya seperti itu, tentu harus diaudit terlebih dahulu oleh Inspektorat sebelum pembangunan dilanjutkan. Tahun ini memang ada anggaran Rp10 miliar untuk operasional lantai 1 dan 2, tetapi kami tidak ingin asal mengucurkan dana tanpa kejelasan,” tegas Fahrizal.
Sementara itu, RSUD Daya dinilai telah memberikan pelayanan yang cukup baik, namun masih ditemukan berbagai kekurangan sarana dan prasarana, seperti plafon bocor dan tembok berlumut. Temuan ini juga akan menjadi pembahasan dalam RDP untuk menentukan langkah perbaikan.
Fahrizal menegaskan, RDP ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat. RDP ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami dalam mengawasi kinerja OPD dan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal,” tutupnya.
