Pemkot Palopo Hadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Sulawesi
Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung Wanita Widara Wasia (Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah), Kamis, (10/7/2025).
Forum strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Tujuannya untuk memperkuat keterpaduan kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah serta mendorong percepatan pelaksanaan agenda prioritas nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
Pj Wali Kota Palopo menyatakan keikutsertaan Kota Palopo dalam forum ini sangat penting guna menyelaraskan rencana pembangunan kota dengan arah kebijakan nasional.
“Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan ruang seperti RPJMD, RTRW, dan RDTR,” ujarnya.
Forum ini juga bertujuan mendorong penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta percepatan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi fokus utama guna mempermudah proses investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Palopo mendukung penuh langkah percepatan integrasi RDTR dalam OSS. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan iklim investasi dan tata kelola ruang yang lebih akuntabel,” tegas Firmanza.
Forum ini dihadiri oleh sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa, Kementerian Investasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Turut hadir pula Badan Informasi Geospasial (BIG), para Sekretaris Daerah Provinsi se-Sulawesi, bupati dan wali kota se-Sulawesi, serta perwakilan instansi strategis lainnya.
Forum ini menjadi bagian dari tahapan sinkronisasi RPJMN 2025–2029 dengan perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menggunakan pendekatan tata ruang yang terintegrasi demi terwujudnya pembangunan kawasan timur Indonesia yang merata dan berkelanjutan.
