DPRD Makassar

Distaru Makassar Sosialisasikan PP 34/2026, Perkuat Pemahaman Aparatur dalam Pengendalian Tata Ruang

MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar terus memperkuat pemahaman aparatur pemerintahan terhadap regulasi terbaru di bidang penataan ruang. Salah satunya melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang digelar di Gammara Hotel Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Selasa (17/11/2026).

Dispora MKSR

Kegiatan ini menjadi upaya menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dalam memahami sekaligus menerapkan ketentuan baru terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.

RS Daya MKSR

Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, SE, saat menyampaikan sambutan menegaskan pentingnya penguasaan regulasi bagi aparatur pemerintah, khususnya mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi modal utama bagi aparatur agar setiap tindakan dan keputusan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting bagi kita semua, terutama para pemangku kepentingan, dalam tanda kutip pelayan masyarakat,” ujarnya.

Ia secara khusus mengingatkan aparatur kecamatan dan kelurahan agar tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan administratif, tetapi juga memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan penataan ruang.

“Jangan hanya menjadi pelayan, tetapi juga harus banyak tahu. Sebagai aparatur pemerintahan, kita dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam menjalankan tugas,” katanya.

Andi Zainal juga meminta peserta mencermati perubahan regulasi dengan memahami keterkaitan PP Nomor 34 Tahun 2026 dengan aturan sebelumnya, termasuk peraturan daerah yang menjadi landasan pelaksanaan penataan ruang.

Ia menilai kesamaan pemahaman diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan di lapangan.

“Yang jelas pasti ada PP sebelumnya. Ada perda dan ada ketentuan baru. Itu perlu kita pahami bersama,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Distaru menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ir. Reny Windyawati, ST, M.Sc., serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, ST, M.Si., IPM. Kegiatan dipandu moderator Ahmad Saiful Munir.

Reny Windyawati membawakan materi mengenai penguatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang pascaterbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 34 Tahun 2026.

Dalam paparannya, ia menguraikan sejumlah perubahan dan isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari aspek perencanaan hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada aspek perencanaan, pembahasan mencakup penguatan kebijakan One Spatial Planning Policy (OSPP), klasifikasi revisi Rencana Tata Ruang (RTR), baik secara utuh maupun parsial, serta penetapan produk hukum RTR daerah.

Selain itu, disoroti pula mekanisme pengenaan dan pelaksanaan sanksi agar penegakan aturan tidak berujung pada pemutihan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Sementara pada aspek pemanfaatan, perhatian diarahkan pada kedudukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), khususnya dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Materi juga membahas perubahan proses bisnis penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha serta percepatan pelayanan melalui otomasi penilaian dokumen usulan pemanfaatan ruang.

Adapun dalam aspek pengendalian, pembahasan meliputi penyempurnaan instrumen pengendalian, pemberian insentif dan disinsentif, mekanisme penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga penguatan pengawasan dan penerapan sanksi administratif.

Narasumber kedua, Andi Yurnita, memaparkan materi mengenai sanksi administrasi dalam PP Nomor 34 Tahun 2026. Ia juga menjelaskan pengaturan Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2041.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 perda tersebut, kawasan strategis di Sulawesi Selatan mencakup sejumlah wilayah berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan negara.

Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan tersebut meliputi Metropolitan Mamminasata yang mencakup Makassar, Takalar, Maros, dan Gowa. Selain itu, terdapat Kawasan Parepare yang meliputi Kota Parepare serta Kabupaten Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang, dan Barru.

Sementara untuk kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis mencakup Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Adapun kawasan strategis dari sisi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi Kawasan Penginderaan Jauh Parepare serta Kawasan Sorowako dan sekitarnya. Sedangkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara mencakup daerah latihan militer TNI Angkatan Laut.

Menutup sambutannya, Andi Zainal berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman peserta di dalam ruangan. Ia meminta seluruh peserta turut menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada masyarakat, rekan kerja, keluarga, serta organisasi dan asosiasi terkait.

“Informasi ini menjadi tugas kita semua. Kita harus menyampaikan informasi kepada teman-teman, kepada keluarga, dan khususnya kepada masyarakat kita. Begitu pula kepada teman-teman asosiasi, ini tugas kita bersama,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar berharap pemahaman terhadap regulasi penataan ruang semakin merata, sehingga pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bapenda

Dispora MKSR

Dispora MKSR

Pemkot Palopo

Pemkab Luwu

Pemkab Lutra

DPRD Makassar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *